putusan mk terbaru. danMajelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia Di Tingkat Provinsidiatur sebagai berikut : Putusan PTUN JAKARTA Nomor 225/G/2012/PTUN-JKT. putusan mk terbaru

Dari permohonan PUU yang dikabulkan, ditolak, dan tidak diterima, ada lima putusan MK yang dianggap menarik perhatian publik. Tepat pada 3 November 2021 lalu, Mahkamah Konstitusi (MK) melahirkan suatu keputusan yang terbilang "baru" dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, yakni Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang mengabulkan sebagian pengujian formil suatu Undang-Undang. Foto: RES. Rabu, 27 September 2023 | 14:20 WIB. Foto: RES. Namun dalam putusan itu, calon anggota legislatif yang diatur terbatas pada calon anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Peristiwa 24 hari lalu. Saya memang sudah memprediksi bahwa hukum hanya akan dimanfaatkan sebagai instrumen pemenangan Pilpres 2024. com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Undang-undang (UU) No. Namun, dalam prakteknya ada yang dilaksanakan sebagian dan ada yang belum dilaksanakan. Dalam amar putusan MK, menyatakan UU Cipta Kerja dinilai cacat. Atb. 27. 1. Putusan MK tersebut, adalah bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024. Dengan Putusan terbaru no 2/PUU-XIX/2021 ini, Maka MK telah menegaskan bahwa yang mereka maksud selama. Poin-poin UU Cipta Kerja yang Tetap Lanjut Usai Putusan MK. JAKARTA, HUMAS MKRI – Untuk pertama kalinya sejak berdiri, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian permohonan uji formil. TEMPO. Dalam Putusan MK Nomor 63/PUU-XV/2017, MK melakukan uji konstitusionalitas dari ketentuan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP mengenai. com : Berita Putusan Mk terbaru hari ini - , MKMK Periksa 2 Hakim Konstitusi Terkait Putusan 103. 22] dan Paragraf [3. Dua putusan itu mengukuhkan kembali putusan MK No. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110. PUTUSAN ULTRA PETITA DI MAHKAMAH KONSTITUSI (Tulisan diterbitkan dalam Kolom “Ruang Konstitusi” di MAJALAH KONSTITUSI No. Putusan Terbaru. JAKARTA, KOMPAS. 2 /PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, MK telah menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. Menyatakan Permohonan Nomor 99/PUU-XXI/2023 mengenai Permohonan Pengujian Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor. 2 /PUU-XIX/2021 tertanggal 31 Agustus 2021, MK telah menolak pengujian Pasal 15 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 15 ayat (2) UU No. Amar Putusan : Menolak Permohonan Pemohon. Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutus permohonan judicial review terhadap UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). Kedua buku yang dirilis pada tanggal 10 September 2023 berjudul 'PPHN Menuju Indonesia Emas 2045'. Dalam putusan yang dibacakan oleh MK pada Kamis (25/11), MK memutuskan mengabulkan sebagian pengujian formil UU Ciptaker. Jelang Putusan Sistem Pemilu di MK, 1. Sep. 3. MK menutup peluang bagi masyarakat untuk mempersoalkan produk legislasi yang diklaim pembentuk undang-undang sebagai tindak. Dikutip dari keterangan pers tertulis Humas MK, sidang pleno pengucapan putusan digelar hari ini, Senin (20/3/2023) pukul 13. 31 Mei 2023 - 14:40 WIB. MK menyatakan, perusahaan kreditur harus meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri terlebih dahulu. com - Mahkamah Konstitusi ( MK) memutuskan mantan terpidana baru dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif 5 tahun setelah keluar. Majelis MK menganggap tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma dan norma yang. Sebelum membahas kewajiban dan kewenangan Mahkamah Konstitusi atau MK, penting untuk diketahui bahwa kehadiran Mahkamah Konstitusi di tanah air masih bisa dibilang “baru”. Pro dan kontra membuntuti keputusan MK tersebut. Usai sidang, salah satu kuasa hukum pemohon, Ahmad Ruliansyah mengapresiasi putusan ini. 15 Tahun 2019 dan UU No. MK membolehkan perjanjian kawin bisa dilakukan kapan pun. “Pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2. Gridmotor. Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pentingnya instrumen hukum yang kuat dalam. Menurut Arsul, putusan MK menguji formil UU 11/2020 dengan batu ujinya UU No. 27 Sep 2023; MS KUTACANE Nomor. Putusan MK secara juridis turut memastikan pelaksanaan dan kelancaran tahapan Pemilu Serentak 2024, termasuk soal pengisian penjabat kepala daerah, baik yang masa jabatannya berakhir pada 2022 maupun 2023 sebagai konsekuensi dari Pilkada Serentak 2024. 45/PUU-XIII/2015. 31 Mei 2023 - 14:40 WIB. Sementara itu, Pasal 475 ayat (1) UU Pemilu. SEMA ini sekaligus mengesampingkan Putusan MK No. 6. Berikut uraian singkat inti sari putusan 15 perkara PUU yang dikabulkan MK sepanjang 2018: Pada tanggal 23 Juli 2018, MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 173 ayat (1) dan (3), Pasal 222 UU No. Baca selengkapnya tentang. Profil 22 Kampus Hukum Top di Indonesia Tahun 2023. “Maka melalui Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014 dan Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, MK telah memberikan landasan konstitusionalitas relasi agama dan negara dalam hukum perkawinan bahwa agama menetapkan tentang keabsahan perkawinan, sedangkan negara menetapkan keabsahan administratif perkawinan dalam koridor hukum,” kata Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Selasa, 31 Januari 2023 seperti. 2014 3. 73. Putusan MK Nomor 38/PUU-IX/2011 tentang alasan Perceraian 3. Sebagai contoh, Ketua MK, Anwar Usman, yang diangkat sebagai hakim konstitusi pada 6 April 2011, bakal menjabat hingga 6 April 2026. Ada kabar terbaru yang tidak banyak diketahui dari Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pembatasan Peninjauan Kembali (PK) kasus pidana, yakni dengan dikeluarkannya dua putusan MK yakni Putusan MK No. Adapun salah satu pertimbangan hukumnya, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan. Pasal 153 Perppu Cipta Kerja mengatur soal hal. Perkembangan Ragam Putusan MK Terbaru Menurut Juru Bicara MK, Fajar Laksono Suroso, ketika perkara PUU yang dikabulkan seluruhnya atau sebagian dapat dipastikan akan menghapus (membatalkan) berlakunya pasal, ayat dalam UU yang dimohonkan pengujian dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945. Sedikitnya 10 gugatan diadili hakim konstitusi. 3. Adapun putusan terdahulu yang menolak gugatan masa presiden teregistrasi dengan Putusan. Pokok Perkara. Mr. Terbaru. Dalam UU Kejaksaan yang lama disebutkan bahwa usai pensiun jaksa adalah 62 tahun. Dalam pertimbangan yang. Ray pun berharap putusan MK ini segera ditindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). MA memandang putusan MK itu dianggap putusan non-executable alias tidak bisa diimplementasikan dalam praktik dan bertentangan dengan Pasal 24 ayat (2) UU. KILAT!!! Ubah Putusan MK Hanya Enam Jam setelah Dilantik. TEMPO. JAKARTA, KOMPAS — Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi telah memeriksa sembilan hakim konstitusi terkait dugaan pengubahan putusan perkara Nomor 103/PUU-XX/2022 tentang Uji Materi Undang-Undang MK. KPAI Sesalkan Keputusan MK Izinkan Kampanye di Tempat Pendidikan. (1) Dalam hal MK berpendapat bahwa pemohon dan/atau permohonannya tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dan Pasal 51, amar putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima. 30 WIB di lantai 2 gedung MK. TEMPO. Meskipun dalam Putusan MK Nomor Nomor 30-74/PUU/XII/2014 menyatakan bahwa Pasal 7 ayat. P/2023/PA. Pembacaan 19 putusan ini dilakukan pada hari. Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang yang dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman. PA Sukadana Nomor 623/Pdt. Di mana tidak hanya. Hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 dan harus direvisi dalam kurun waktu selama dua tahun. Melalui beberapa putusan sebelumnya, terakhir dengan Putusan MK No. Putusan soal gugatan UU Ciptaker oleh Partai Buruh ke MK bakal diumumkan pada Senin (2/10/2023) pukul 13. Pasal 56 UU No. "Menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada hakim terduga," kata Ketua MKMK I Dewa Gede Palguna saat membacakan amar putusan dalam sidang pleno pengucapan putusan di Gedung MK, Senin, 20. Foto: Humas MK. Putusan Mahkamah Konstitusi. TEMPO. 4/PUU-VII/2009 tanggal 24 Maret 2009 tentang pengujian Pasal 12 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf g UU 10/2008 dan Pasal 58 huruf f UU No. Putusan Terbaru. Ada yang meminta MK mengubah syarat minimal usia capres-cawapres menjadi 21 sampai 65 tahun, membatasi syarat. "Kami menilai bahwa Putusan MK ini membawa konsekuensi tidak saja terhadap UU KPK, tetapi juga terhadap UU MK yang mengatur tentang masa jabatan hakim MK," kata Arsul saat dikonfirmasi, Kamis. Putusan ini diambil dalam sidang yang digelar pada Rabu (30/11/2022)dengan nomor 87/PUU-XX/2022 atas gugatan seorang warga Tambun Utara, Bekasi, Leonardo Siahaan, atas Pasal 240 ayat. Sebab, pihaknya belum menerima salinan putusan tersebut. Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia. JAKARTA, KOMPAS. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIV/2016 Tahun 2016. PA KOTO BARU Nomor 178/Pdt. P/2023/PA. MK menolak mengubah sistem pemilu dari proporsional terbuka menjadi tertutup, sebagaimana permohonan pemohon. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan menyesalkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022 yang menolak permohonan pengujian Pasal 2 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada 31 Januari 2023. Bagai kucuran air, polemik yang muncul akibat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang uji materil terhadap UU Komisi Yudisial (KY), terus mengalir. Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, Dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan. Sidang Pengucapan Putusan merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menguji konstitusionalitas Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun. 2. MK/2016 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 95/PUU-XIV/2016 pada tanggal 5 Oktober 2016, yang kemudian telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan pada tanggal 1 November 2016, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut: I. com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan kampanye di fasilitas pemerintah dan pendidikan dengan sejumlah syarat, dianggap berpotensi menguntungkan kandidat petahana, sekaligus memperbesar ruang penyalahgunaan kekuasaan. Ketua MKMK, I Dewa Gede Palguna, mengumumkan putusan bernomor Nomor 1/MKMK/T/02/2023 tersebut pada hari ini, Senin, 20 Maret 2023. Setelah Putusan MK atas UU Cipta Kerja diucapkan pada 25 November 2021, membawa dampak hukum luar biasa dalam aspek perundang-undangan dan ketatanegaraan. jelas terlihat dalam putusan MK terbaru terkait kepemiluan, yakni Putusan MK No. Permohonan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang. "Acara selanjutnya adalah kesimpulan dari masing-masing pihak, paling lambat 7 hari ke depan," kata Anwar Usman. Sebab, pihaknya belum menerima salinan putusan tersebut. Sebelumnya, MK dalam putusan No. Adanya Hak Konstitusional Pemohon yang Diberikan oleh UUD 1945 1. CO, Jakarta - Advokat Viktor Santoso Tandiasa akan melakukan uji materi terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin besok, 20 Maret 2023. Sdn. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU No. Anggota Komisi Agama DPR ini mengungkapkan, pihaknya telah menyuarakan penentangan tersebut sejak bulan Maret dan Desember 2022, khususnya merespons pernikahan beda agama yang terjadi di Semarang dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang mengesahkan pernikahan. Putusan MK Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang penentuan Batas Usia Kawin. 24/PUU-XX/2022 yang dibacakan 31 Januari 2023, bukan kali pertama MK menolak perkara perkawinan beda agama. MK menerima 143 permohonan judicial review Undang-undang (UU) sepanjang tahun 2022. Bocorkan Putusan MK, Denny Indrayana: Pemilu Kembali ke Proporsional Tertutup. Diterima : 14 Desember 2020, disetujui : 21 Desember 2020 Apakah amar putusan ataukah pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dapat menjadi acuan bagi. Berdasarkan data yang dibagikan oleh Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asyari, 100 perkara tersebut tidak akan berlanjut ke tahap pembuktian. : 1. “Putusan MK tentang eksekusi jaminan fidusia tidak ada yang berubah. Padahal dalam Putusan MK No. Jenis dan Sifat Putusan MK. Akan tetapi, di Undang-Undang 11 tahun 2021 diubah menjadi umur 60 tahun. ”Putusan. Menurut Ketua BPKN Rizal E Halim putusan ini membuat heboh publik, terutama yang tengah menghadapi dan terdampak pandemi. CO, Jakarta - Perkumpulan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) menilai banyak kejanggalan dalam putusan Mahkamah Konstitusi ( MK) yang memperpanjang masa jabatan pimpinan KPK menjadi 5 tahun. Mengutip laman resmi MK pada Senin (12/6/2023), dalam pelacakan proses sidang tertulis, saat ini sidang memasuki tahapan ke-10, yaitu sidang pengucapan putusan. Mahkamah Agung RI: Jl. Putusan Mahkamah Konstitusi: Nomor: 103/PUU-XIV/2016: Tahun: 2016: Tentang: Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Klasifikasi: Putusan MK Hukum Formil : Materi Muatan Pokok:. Mahkamah Konstitusi (MK) sempat menghapus larangan menikah dalam Undang-undang tadi melalui Putusan MK Nomor 13/PUU-XV/2017. Kemdikbud Tanggapi Putusan MK Soal Bolehkan Kampanye di Kampus. Publikasi Dokumen Elektronik Putusan seluruh Pengadilan di Indonesia. Ganjar: Jaga Kegembiraan Pemilu dengan Berbicara Baik di Media Sosial. 33/PUU-XIV/2016, Mahkamah memutuskan Pasal 263 ayat (1) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 jika dibaca lain daripada yang dimaksud dalam pasal a quo. Termasuk putusan MK yang menjadi perdebatan terkait kekuatan eksekutorialnya,” ujar Hakim Konstitusi Wahidduddin Adams saat Kuliah Tamu Hakim Mahkamah Konstitusi dan Universitas Muhammadiyah Jember bertajuk “Kepatuhan Lembaga Negara Dalam Mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi”, Sabtu (16/7/2022). JAKARTA, KOMPAS. PUTUSAN MK: Nomor: 21/PUU-XIX/2021: Tahun: 2021: Tentang: Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Dokumen Putusan : Tentang Website. PN SURABAYA Nomor 1838/Pdt. MAHKAMAH Konstitusi menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) cacat formil dan dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Di putusan itu, hakim konstitusi Maria Farida Indrati berpendapat berbeda. Gedung Kemendagri. 24 Tahun 2003 tentang MK jo Pasal 57 UU No. Rapat pleno para hakim konstitusi itu akan menentukan pengganti Ketua MK saat ini Anwar Usman. 1] Yang. Saya memang sudah memprediksi bahwa hukum hanya akan dimanfaatkan sebagai instrumen pemenangan Pilpres 2024. Penegasan ini disampaikan MK saat membacakan pertimbangan putusan uji materi UU MK yang menyoal pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi. beberapa putusan MK dilaksanakan oleh addressat putusan MK melalui proses regulasi sehingga tanpa harus menunggu perubahan undang-undang, yang juga dapat mengambil-alih putusan MK untuk diadopsi dalam revisi atau pembentukan baru suatu peraturan perundang-undangan. Permohonan diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. 2. Ribuan personel kepolisian disiagakan. com - Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 kemungkinan akan tetap berlangsung dengan format lima kotak suara. Bna. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan pengujian UU No. Lima di. Mr. 3. com - Mahkamah Konstitusi ( MK) telah memutus 100 perkara sengketa Pilkada 2020 sejak 15-17 Februari. Bahwa, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan ‘hak konstitusional’ adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut ini daftar pasal yang diubah tersebut: 1. 1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkatREPUBLIKA. Jakarta Pusat - DKI Jakarta Indonesia 10110. Kemudian, perkembangan terbaru pelaksanaan IUPK adalah adanya Putusan MK Nomor 64/PUU-XVIII/2020 yang menegaskan kembali pelaksanaan IUPK. Permohonan ini diajukan seorang advokat, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak. Video. Kaleidoskop 2022 3 Januari 2023 Ini 15 Perkara PUU yang Dikabulkan MK Sepanjang 2022 Beberapa diantaranya seperti putusan terkait pengujian UU Pemilu, UU Pilkada, UU Minerba,. Mengenal Mahkamah Konstitusi di Indonesia dan Luar Negeri. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak melalui putusan MK bernomor 26/PUU-XXI/2023. PA Sukadana Nomor 623/Pdt. Bahwa, merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 bulan Mei tahun 2005 dan PutusanTerbaru; Putusan MK Tidak Dit. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia terkait cidera janji (wanprestasi) dalam eksekusi jaminan fidusia masih menjadi perbincangan di masyarakat. Oleh: Ady Thea DA. Sabtu, 19 Agustus 2023; Cari. "Acara selanjutnya adalah kesimpulan dari masing-masing pihak, paling lambat 7 hari ke depan," kata Anwar. Dengan putusan MK itu, kini perjanjian tak lagi bermakna perjanjian yang dibuat sebelum perkawinan ( prenuptial agreement) tetapi juga bisa dibuat setelah perkawinan berlangsung. Acara. Di samping itu, dalam artikel Menguji Sifat ‘Final dan Mengikat’ dengan Hukum Progresif dikatakan bahwa secara teoritis, final bermakna putusan MK berkekuatan. Anggota KPU, Idham Holik, mengatakan, KPU akan terlebih dahulu mempelajari putusan MK Nomor 12/PUU-XXI/2023. Amar Putusan. Putusan ini menegaskan bahwa pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR, dan anggota DPD secara serentak tak bisa dipisahkan satu sama lain. Sus/2023/PN Pkj. 55/PUU-XVII/2019. Penulisan putusan adalah tata cara penulisan mengenai hal-hal yang dimuat dalam putusan antara lain mengenai cara penulisan judul, pemberian nomor paragraf/sub paragraf, jenis huruf, besar huruf, ukuran spasi, batas kiri-kanan, maupun batas atas-bawah pada halaman putusan. Putusan MK, mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak diucapkan. Bermodal putusan itu, Ike akhirnya bisa menang di pengadilan lawan pengembang apartemen. Dalam amar putusan, MK menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat dan harus dilakukan perbaikan dalam kurun waktu dua tahun dari putusan ini diucapkan. A A A. com, Jakarta Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka dalam Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022. Beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 2/PUU-XIX/2021 terkait penyitaan unit kendaraan jaminan fidusia. AKUI PERBUATAN: Guntur Hamzah saat sidang pleno khusus pengucapan sumpah ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi masa jabatan 2023-2028 di gedung MK, Jakarta, kemarin (20/3). Selasa, 18 Jan 2022 09:43 WIB. JAKARTA, KOMPAS. Setelah itu, MK akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk memutus perkara itu.